PERKEMBANGAN UMKM TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL

PENDAHULUAN
Pemberdayaan tingkat ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai cara, dimana salah satunya adalah dengan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM ) yang telah banyak terdapat di Indonesia. Pengembangan UMKM merupakan salah satu langkah yang tepat dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.
UMKM adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi paska krisis (www.ktin.org.id). UMKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu UMKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UMKM ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.
Terciptanya lapangan kerja dan kontribusi terhadap pendapatan nasional adalah bukti nyata dari perkembangan UMKM. Sehingga, makin banyaknya UMKM yang berdiri di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih besar lagi terhadap negara ini terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM.

USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
1. Pengertian UMKM
• Usaha mikro
Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-.
• Usaha kecil
Sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995, Usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
• Usaha menengah
Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah :
o Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
o Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
o Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Kriteria UMKM
Menurut pasal 6 UU No. 20 Thn 2008, kriteria UMKM adalah sebagai berikut :
a) Usaha Mikro
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
b) Usaha Kecil
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).


c) Usaha Menengah
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

** Kriteria sebagaimana dimaksud di atas nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

3. Data Perkembangan UMKM
Selama tahun 2000-2003 peranan usaha mikro, kecil dan menengah dalam penciptaan nilai tambah terus meningkat dari 54,51% pada tahun 2000 menjadi 56,72% pada tahun 2003. Sebaliknya perusahaan besar semakin berkurang dari 45,49% pada tahun 2000 menjadi 43,28% pada tahun 2003. Usaha mikro, kecil dan menengah juga menjadi pemasok kebutuhan barang dan jasa nasional sebanyak 43,8%, sedangkan usaha besar 42,1% dan impor sebanyak 14,1%.
Selama tahun 2003, pertumbuhan ekonomi usaha mikro dan kecil mencapai angka 4,1%, usaha menengah tumbuh 5,1%, sementara usaha besar hanya mengalami pertumbuhan 3,5%. Pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,37% dari total pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,1%. Pada periode 2001-2003, usaha mikro, kecil dan menengah memiliki keunggulan dalam mendorong pertumbuhan PDB dalam sector sekunder yang tumbuh masing-masing sebesar 5,60%, 4,65% dan 5,36%, sedangkan usaha besar hanya mengalami pertumbuhan 3,36%, 3,60% dan 4,04% pada periode yang sama. Dengan demikian, usaha mikro, kecil dan menengah di sektor sekunder dan tersier sangat potensial untuk dikembangkan mengingat memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi (www.depkop.go.id)
Secara umum peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam PDB mengalami kenaikan dibandingkan sebelum krisis, bersamaan dengan merosotnya usaha menengah dan besar. Enam tahun setelah krisis, keadaan usaha menengah belum pulih, sedangkan usaha besar baru pulih mulai tahun 2003. Perbandingan posisi keuangan tahun 1997 dan 2003 akan memberikan gambaran bahwa krisis ekonomi memiliki dampak yang besar terhadap usaha menengah dan besar. Perekonomian nasional baru pulih dari kondisi krisis pada akhir tahun 2003, dimana peran usaha menengah semakin berkurang, namun secara perlahan mulai bangkit kembali. Usaha mikro dan kecil relatif paling cepat pulih dari krisis ekonomi dan pernah memberikan kontribusi yang terbesar dalam perekonomian nasional, terutama pada saat puncak krisis tahun 1998 dan 1999, walaupun kemudian tergeser kembali oleh usaha besar.

Tabel. Perbandingan Komposisi PDB Menurut Kelompok Usaha Pada Tahun 1997 dan 2003 Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Miliar Rupiah)
No. Skala Usaha 1997 2003 Pertumbuhan
1. Usaha Mikro dan Kecil 171.048 (40,45) 183.125 (41,11) + 7,06%
2. Usaha Menengah 78.524 (17,41) 75.975 (15,61) - 3,25%
3. Usaha Besar 183.673 (42.17) 185.352 (43,28) + 0,91%
Jumlah PDB 433.245 (100) 444.453 (100) + 2,59%
Sumber : www.depkop.go.id (diolah)

Krisis ekonomi juga telah mengakibatkan jumlah unit usaha menyusut secara drastis, dari 39,77 juta unit usaha pada tahun 1997 menjadi 36,82 juta unit usaha pada tahun 1998 atau berkurang sebesar 7,42%, dan bahkan usaha menengah dan besar mengalami penurunan jumlah unit usaha lebih dari 10%. Usaha menengah ternyata relatif lebih lamban untuk pulih dari krisis ekonomi, padahal sector usaha ini memiliki peran strategis untuk menjaga dinamika dan keseimbangan struktur perekonomian nasional.

Tabel. Perkembangan Jumlah Unit Usaha Tahun 1997, 2000, dan 2003
No. Skala Usaha 1997 2000 2003 Pertumbuhan
2000-2003
1. Usaha Mikro dan Kecil 39.704.661 38.669.335 42.326.519 9,46%
2. Usaha Menengah 60.449 54.632 61.986 13,46%
3. Usaha Besar 2.097 1.973 2.243 13,68%
Jumlah 39.767.207 38.725.940 42.390.749 9,46%
Sumber : www.depkop.go.id (diolah)
Berdasarkan gambaran kedua tabel di atas, menunjukkan bahwa krisis ekonomi telah menyebabkan pelaku ekonomi di Indonesia tertinggal selama lima tahun dibandingkan pelaku ekonomi dari negara lain. Untuk itu diperlukan komitmen, inovasi, dan strategi pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan daya saingnya pada masa yang akan datang.

PENDAPATAN NASIONAL
1. Pengertian Pendapatan Nasional
Ada tiga pendekatan tang digunakan untuk dapat memahami pengertian pendapatan nasional, antar lain; pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.
1. ditinjau dari pendekatan produksi, pendapatan nasional adalah junlah nilai barang dan jada yang dihasilkan oleh suatu Negara pada periode tertentu (diistilahkan produk nasional).
2. ditinjau dari pendekatan pendapatan, pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang di peroleh para pemilik factor produksi selama periode tertentu.
3. ditinjau dari pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi suatu Negara selama periode tertentu (di istilahkan dengan pengeluaran nasional)
Pendapatan Nasional merupakan pendapatan yang memperhitungkan balas jasa atas faktor produksi dengan mengurangi produk nasional neto dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi.
Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun.
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nasional
Besarnya pendapatan nasional (Y) dipengaruhi Oleh :
• Sumber daya produksi
• Penggunaan tehnologi
• Permodalan
• Stabilitas nasional
• Kebijakan pemerintah (kebijakan fiskal & kebijakan moneter)
3. Data Perkembangan Pendapatan Nasional
Kinerja perekonomian Indonesia yang digambarkan oleh perkembangan PDB atas dasar harga konstan 2000, pada triwulan II tahun 2006 meningkat sebesar 2,20 persen bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q). Peningkatan ini terjadi pada semua sektor ekonomi.
Karena kuatnya faktor musiman, sektor pertanian pada triwulan II tahun 2006 masih tumbuh 3,21 persen, walaupun telah terjadi peningkatan tajam sebesar 18,78 persen pada triwulan I tahun 2006. Pertumbuhan triwulan II didorong oleh subsektor tanaman perkebunan yang tumbuh menakjubkan sebesar 77,13 persen, kemudian kehutanan dan perikanan tumbuh masing-masing sebesar 27,12 dan 7,30 persen. Pada triwulan II, justru terjadi pertumbuhan negatif pada subsektor tanaman bahan makanan sebesar minus 10,55 persen dan subsector peternakan dan hasil-hasilnya minus 3,60 persen.
Sektor pertambangan-penggalian pada triwulan II ini tumbuh sebesar 2,23 persen, didorong oleh pertumbuhan subsektor minyak dan gas bumi 0,83 persen, subsector pertambangan bukan migas 4,48 persen dan subsektor penggalian 3,14 persen. Selanjutnya, sektor industri pengolahan tumbuh 1,01 persen, bersumber dari kenaikan subsektor industry pengolahan migas 0,32 persen dan subsektor industri bukan migas 1,09 persen. Selanjutnya sektor listrik-gas-air bersih meningkat 3,48 persen, sektor konstruksi 3,14 persen, sektor perdagangan-hotel-restoran 2,34 persen, sektor pengangkutan-komunikasi 5,03 persen, sektor keuangan-real estat-jasa perusahaan 1,84 persen, serta sektor jasa-jasa 1,55 persen.
PDB Indonesia pada triwulan II tahun 2006 bila dibandingkan dengan triwulan II tahun 2005 dapat mencerminkan perubahan tanpa dipengaruhi faktor musim (y-on-y). Perbandingan kedua angka triwulan ini juga menunjukkan peningkatan pada seluruh sektor ekonomi. Secara total PDB Indonesia meningkat sebesar 5,22 persen. Sektor pertanian meningkat 5,00 persen, sektor pertambangan-penggalian 5,43 persen, sektor industri pengolahan 3,05 persen, sektor listrik-gas-air bersih 5,69 persen, sektor konstruksi 8,26 persen, sektor perdagangan-hotel-restoran 4,64 persen, sektor pengangkutan-komunikasi 13,29 persen, sektor keuangan 5,07 persen, serta sektor jasa-jasa 5,86 persen.
Selanjutnya PDB Indonesia semester I tahun 2006 dibandingkan dengan semester I tahun 2005 menunjukkan kenaikan sebesar 4,97 persen dan terjadi di semua sektor. Pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan di sektor pertanian sebesar 4,47 persen; sektor pertambangan-penggalian 4,54 persen; sektor industri pengolahan 3,07 persen, sektor listrikgas-air bersih 5,73 persen, konstruksi 7,71 persen, perdagangan-hotel-restoran 4,68 persen, pengangkutan-komunikasi 12,18 persen, keuangan 5,23 persen dan jasa-jasa 5,65 persen ( pengumuman resmi BPS ).
PERKEMBANGAN UMKM TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL
Pendapatan nasional Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang juga ditandai dengan peningkatan jumlah usaha-usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) tiap tahunnya.
Kedua hal ini dirasa memang memiliki keterkaitan dimana perkembangan UMKM yang semakin banyak terdapat di Indonesia dapat menciptakan suatu lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja untuk kemudian dapat menambah pendapatan nasional.
Sehingga, dapat dikatakan bahwa semakin banyak UMKM yang berdiri maka pendapatan nasional juga akan bertambah karena penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja yang mempengaruhi pendapatan nasional juga akan bertambah.

PENUTUP
♦ Kesimpulan
1) Pemberdayaan UMKM adalah sebuah upaya strategis dalam peningkatan perekonomian negara
2) Pendapatan nasional dipengaruhi oleh tingkat konsumsi dan investasi
3) Semakin tinggi pertumbuhan UMKM, pendapatan nasional akan semakin tinggi juga
♦ Saran
1) Pemerintah harus lebih giat lagi dalam usaha pemberdayaan UMKM
2) Dukungan pemerintah dalam bantuan modal pendirian UMKM sangat dibutuhkan guna pengembangan usaha
3) Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja dibutuhkan untuk peningkatan produktivitas